Deni Habibie, ST.
Kutai Kartanegara – Komisi Transparansi Pembangunan (KTP), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kutai Kartanegara, menyampaikan sorotan keras terhadap kondisi anggaran dan sejumlah proyek infrastruktur yang tengah terhenti akibat keterbatasan dana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Aktivis KTP, Deni Habiebie, ST., menilai situasi saat ini tergolong krusial dan sangat memprihatinkan, seharusnya pemimpin yang baik bupati dan wakil buati memikirkan mencari solusi agar tidak terjadi anggaran kurang, sangat ironis hal tersebut terjadi di Kukar mengakibatkan untuk membayar proyek yang sudah terlaksana saja masih menunggu transferan dana yang belum masuk juga. Ia menyoroti kondisi banyak pembayaran untuk proyek-proyek yang telah berjalan masih menunggu pencairan dana, sementara proyek lain yang semestinya berlanjut justru mandek.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan KTP adalah pembangunan dan pelebaran Jalan Muso Bin Salim yang dikerjakan oleh CV Gunung Belah, dengan nilai kontrak mencapai Rp9.516.007.216,-. Menurut Deni, proyek ini terkendala kelanjutan karena tidak tersedianya dana.
(Kondisi Jalan Muso Bin Salim Tenggarong)
Dalam upaya klarifikasi, KTP menghubungi Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Ibu Linda, yang memberikan keterangan langsung melalui pesan WhatsApp. Dalam pesannya, Linda menyatakan:
“Memang benar untuk Muso Bin Salim tidak sampai selesai pekerjaannya karena anggarannya hanya sebatas itu. Kami belum bisa mengaspal karena sisi sebelahnya belum dibuat drainase. Khawatirnya nanti aspal yang dipasang akan rusak karena kena alat berat.”
Lebih lanjut, Linda menambahkan bahwa jika drainasenya selesai, besar harapan proyek bisa dilanjutkan melalui perubahan anggaran.
“Mudah-mudahan anggaran ada di perubahan, jadi bisa dianggarkan kembali.”
Selain itu, menurut informasi dan hasil penelusuran KTP bahwa saat ini Pemkab Kukar sedang melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, bahkan telah mengalami defisit hampir Rp1 triliun.
“Anggaran kita depfisit, UKPBJ pun tidak ada melelang pekerjaan kembali, semua stop. Jadi menurut kami merencanakan proyek ke depan harus betul-betul matang dan terkoordinasi dengan BPKAD dan Bappeda. Jangan sampai terjadi lagi proyek yang tidak bisa diselesaikan.” tutur Deni
KTP menilai hal ini sebagai peringatan serius. Juga, Deni menyayangkan munculnya berita lain yang justru menampilkan pencitraan pembangunan jalan di luar daerah, seperti proyek jalan beraspal di kampung halaman wakil Bupati di Bone, Sulawesi Selatan, dengan anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp1,4 miliar.
“Dalam kondisi sulit seperti ini, semestinya pemimpin lebih fokus dan bijak mengelola sumber daya yang ada untuk Kukar, bukan ke daerah luar. Setop pencitraan dan mari fokus membenahi rumah kita sendiri,” tegas Deni.
KTP mengajak seluruh elemen masyarakat dan pejabat untuk bekerja sama dalam mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan pembangunan berjalan tepat guna demi masa depan Kukar dan mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam Kukar Idaman Terbaik. (*nina)
